Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di blog Kompasiana menjelang pemilu 2009. Saya masih merasa perlu untuk menyuarakannya kembali di Pepperonny Ngopini agar himbauan ini bisa dipertimbangkan para elit politik di atas sana.

Bukan barang baru melihat pasangan capres dan cawapres tebar pesona dengan mengunjungi konsentrasi penduduk yang selama pasca pemilu capres lima tahun lalu tak pernah ditilik. Kawasan-kawasan pedesaan, korban bencana alam, pesantren dan pasar tradisional seolah menjadi tempat wajib kunjung untuk memperoleh simpati yang berujung pada suara rakyat setempat. Mengapa harus begitu ya?

Bila memang demi kebutuhan mendulang suara pada pilpres nanti, betulkah aktivitas tersebut akan mampu mengerek popularitas hingga elektabilitasnya meningkat signifikan? Asumsi saya kemungkinan itu relatif. Rakyat sesungguhnya menanti calon pemimpin yang tulus memperhatikan mereka bukan demi suara. Apa gunanya berkunjung dan membagi-bagikan bantuan namun bila selama kurun lima tahun mendatang belum tentu mereka mendapatkan perhatian seperti saat suara mereka dibutuhkan saat ini. Parahnya lagi bila arah kebijakan pemerintahan mendatang hanya melanggengkan kepentingan golongan dan melupakan mereka yang memilihnya.

Sindir menyindir dan upaya pembunuhan karakter secara verbal juga menjadi cara yang dipandang efektif bagi sebagian capres. Namun tindakan ini sebenarnya bukan hanya dilakukan pada saat pilpres oleh sementara kandidat, namun juga kerap disuarakan oleh partai oposisi di parlemen. Tak jarang yang didengungkan bukan hanya kebijakan, namun sudah menyerang pribadi sang pemegang amanah.

Alangkah merdunya bila kritik disampaikan dengan bijak disertai dengan alternatif penyelesaian. Tujuannya tentu demi kebaikan bersama. Bila para stakeholder negara ini mempunyai jiwa kenegarawanan, tentu tak akan berpikir untung rugi menyampaikan pemikiran terbaiknya. Bukannya malah menyimpannya rapat-rapat, lalu bercita-cita akan diterapkan saat mereka berkuasa nanti. Apakah bila mereka ternyata tak berhasil memenangi pilpres lalu akan memendam dalam-dalam buah pemikirannya? Padahal bukan tak mungkin akan bermanfaat bila ide tersebut disampaikan untuk menjadi pertimbangan rezim yang sedang memerintah.

Alangkah indahnya pula bila mereka yang di atas sana mampu merumuskan bersama cita-cita dan arah pembangunan negara ini. Mungkin semacam Munas Indonesia. Lalu buatlah kontrak politik yang lebih luas maknanya, yang melibatkan semua unsur pemangku keputusan negara ini. Bukan kontrak politik yang mengutamakan kepentingan golongan semata. Jabarkan dengan bijak apa yang diamanatkan oleh para founding fathers (and mothers) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadikan kontrak politik itu acuan bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kita semua telah mengalami bagaimana terombang-ambingnya bangsa ini tanpa arah. Kebijakan berganti seiring suksesi kepemimpinan. Para (calon) pemimpin menyatakan diri dan partainyalah yang mampu membenahi kesemrawutan ini. Melalui tulisan ini saya hanya berharap, untuk kembali pada realita bahwa tak satupun dari kita mampu berjalan sendiri. Saya ingin menyambung kembali harapan akan bersatunya tiap elemen bangsa ini untuk bersama-sama membangun. Memang baik untuk berbeda pendapat, tapi “tak elok” bila harus menjatuhkan. Maka, berkompetisilah dengan sehat dan tunjukkan pada rakyat bahwa saat ini telah ditemukan pemimpin yang mereka dambakan. Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden bagi parpol dan golongan.

Bisa juga dibaca di sini.