Hari ini saya sengaja mengambil topik belajar pembangunan pertanian dari Pak Harto. Artikel menarik dari Kompas tanggal 31 Januari 2008 mengusik saya untuk memberikan sedikit opini mengenai kebijakan pemerintah, baik masa Pak Harto sampai sekarang. Pada artikel tersebut misalnya disebutkan bahwa konsistensi kebijakan diterjemahkan dengan pembangunan jangka panjang (1969-1994) yang ditekankan pada pembangunan pertanian dengan menjaga harga pangan untuk mencapai ketahanan pangan.

Sukses tidaknya suatu kebijakan pastilah ditentukan oleh konsisten tidaknya kebijakan itu diterapkan. Masalahnya, bisakah kebijakan yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sebelumnya dilanjutkan oleh pemerintah yang meneruskan tonggak kepemimpinan apabila pemerintah berikutnya ini bukan berasal dari golongan/partai yang sama? Paham dan ideologi saja udah beda, demikian juga dengan motivasi dan gaya kepemimpinan.

Saya coba merenungkan beberapa gaya pemerintahan di beberapa negara Asia Tenggara. Lingkupnya saya sengaja persempit dengan asumsi persamaan kultur dan pola pikir. Coba deh kita bandingkan antara negara yang kemajuannya lambat dan sebaliknya. Sekarang, negara di Asia Tenggara yang relatif maju adalah Singapura dan Malaysia. Thailand memang mengalami kemajuan tapi terkendala stabilitas politik. 

Memang nggak bisa kayak "gebyah uyah" dengan hanya membandingkan satu dua negara yang maju dengan negara lain yang kemajuannya jalan di tempat, tapi coba tengok bagaimana sistem pemerintahan maupun kenegaraannya. Malaysia dan Singapura dibangun dengan gaya kepemimpinan yang mirip dengan gaya Orde Baru. Pemerintahan yang bisa dibilang otoriter. Pemerintahan dipegang oleh satu golongan atau yang terafiliasi. Tujuannya jelas untuk mengamankan jalannya kebijakan yang sudah ditempuh pemerintahan sebelumnya. Hasilnya memang keliatan nyata. Sama seperti Pak Harto sampai kemudian jatuh pada Orde Reformasi. Terinsipirasi reformasi di Indonesia, Malaysia juga mengusung isu reformasi untuk menggulingkan pemerintahan Mahathir, tapi gagal. Malaysia makin berkembang, sementara Indonesia karena motivasi dan format reformasi sendiri tidak jelas terdefinisikan akhirnya terseok-seok sampai sekarang satu dekade baru menampakkan sedikit kemajuan. Stabilitas lumayan terjaga, tapi masih tertatih-tatih di bidang ekonominya. Kebijakan berbagai bidang masih sering direvisi. Sulit karena pemerintah tidak dari satu golongan yang satu visi. Sebenarnya nggak masalah kalau pemerintah berunsurkan aneka warna paham dan ideologi asalkan punya satu visi yang kuat dan tidak saling menjatuhkan.

Mungkin ini adalah tipologi orang Asia Tenggara. Mereka belum siap bersatu untuk kepentingan nasionalnya. Persatuan mesti dipaksakan. Kematangan berdisiplin harus melalui kultur denda (kayak Singapura). Demokrasi ala Asia Tenggara memang bukan demokrasi model liberal seperti yang dipaksakan Amerika. Demokrasi model liberal ini menghasilkan masyarakat yang mau menang sendiri. Kalau di negeri asalnya demokrasi liberal ini kandidat peserta pemilu yang kalah bakal legowo menerima kekalahan dan tidak mengungkit-ungkit dengan berbagai alasan (yang kadang nggak masuk akal), maka di Indonesia kasus kekalahan dalam pemilu bisa-bisa berujung ke pengadilan. Jadi mesti diterima kultur demokrasi model kita sendiri. Belum ketemu modelnya? Mesti didefinisikan dulu. Sementara belum ketemu, ada baiknya diadakan rembugan nasional, rekonsiliasi antar politikus dan negarawan. Bikin konsensus nasional yang disepakati untuk membangun bangsa dengan merumuskan kebijakan yang harus ditempuh dalam jangka waktu yang disepakati. Dari rembugan nasional itu bakal ketemu, model demokrasi apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Mau model represif lagi? Kalau memang tipologi kita begitu, mestinya kita legowo dong kalau untuk kemajuan bangsa. Kalau ternyata kita sudah dewasa dan bisa bersatu mendukung siapapun pemegang amanat rakyat, ya jangan ngerecoki pemerintah yang sedang berjuang. Gitu aja kok repot...hehehe.

Tapi bisa nggak sih semua itu dilaksanakan? Kayaknya usulan model gini udah pernah muncul deh di permukaan. Basi dong? Nggak, kok...selama rekonsiliasi dan konsensus belum terjadi, semua unsur masyarakat di Indonesia perlu terus diingatkan. Merdeka!

Average user rating

   (0 vote)